Profil

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 209 ayat (2) huruf f, Pemerintah Kecamatan merupakan perangkat daerah. Dalam pasal 224 ayat (1) disebutkan bahwa Kecamatan  dipimpin  oleh  seorang  kepala  kecamatan  yang disebut  camat  yang  berada  di  bawah  dan  bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam  upaya  penyelenggaraan  pemerintahan  di  kecamatan  sebagai  ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/walikota. Sehubungan dengan itu, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni: pertama, bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; dan kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Organisasi Kecamatan terdiri dari Camat, Sekretariat Kecamatan, Seksi Pemerintahan,  Seksi  Ketentraman  dan  Ketertiban  Umum dan Linmas  Seksi  Ekonomi dan Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Rakyat , Kasubag PATEN dan  Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam menjalankan tugasnya, Camat dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat yang dipimpin  seorang  Sekretaris  dan  4  (empat)  Seksi  yang  masing-masing  dipimpin seorang Kepala Seksi. Sedangkan Sekretariat terdiri dari Subbagian PATEN.